Gayo Lues| Warta Tribun.com — Dugaan keterlibatan dua oknum pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam praktik judi online yang terjaring razia aparat penegak hukum beberapa waktu lalu di kawasan SPBU Pengkala, Kecamatan Blangkejeren, memantik gelombang kecaman publik yang kian menguat.
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kegemparan, tetapi juga menghadirkan ironi tajam di tengah situasi daerah yang saat itu tengah dilanda bencana, ketika sebagian masyarakat berjuang menghadapi dampak kerusakan infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penindakan dilakukan oleh jajaran Polres Gayo Lues pada malam hari dengan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran aparat yang cukup mencolok di lokasi kejadian menjadi perhatian warga sekitar, yang kemudian memicu berkembangnya informasi mengenai adanya keterlibatan oknum pejabat dari instansi daerah.
Dua nama yang disebut-sebut berinisial MHN dan R hingga kini masih menjadi perbincangan, meskipun belum ada keterangan resmi yang secara tegas membenarkan identitas pihak-pihak tersebut.
Pihak kepolisian membenarkan adanya penindakan, namun memilih belum membuka secara rinci siapa saja yang diamankan dengan alasan proses masih berada pada tahap penyelidikan.
Sikap tertutup ini di satu sisi merupakan bagian dari prosedur hukum, tetapi di sisi lain menimbulkan ruang spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat yang menuntut kejelasan.
Dalam konteks perkara yang menyita perhatian publik, transparansi yang terukur menjadi kebutuhan agar kepercayaan terhadap institusi penegak hukum tidak tergerus.
Jika dugaan ini benar, maka persoalan yang muncul tidak sekadar menyangkut pelanggaran hukum biasa, melainkan juga mencerminkan krisis integritas aparatur negara.
Terlebih, dugaan tersebut terjadi pada saat masyarakat Gayo Lues tengah menghadapi situasi bencana yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum, terputusnya akses transportasi, hingga adanya korban jiwa.
Dalam kondisi demikian, publik menilai pejabat seharusnya hadir di garis depan untuk memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat, bukan justru diduga terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan nilai moral.
Secara normatif, praktik perjudian, termasuk judi online, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 303, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 10 tahun.
Selain itu, aktivitas judi berbasis digital juga dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan distribusi maupun akses terhadap konten perjudian dalam sistem elektronik.
Di Aceh, ketentuan hukum terkait perjudian memiliki pengaturan yang lebih tegas melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tentang maisir, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari dua gram emas murni dapat dikenai uqubat ta’zir berupa cambuk paling sedikit 12 kali dan paling banyak 30 kali.
Ketentuan ini menegaskan bahwa praktik perjudian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif nasional, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma syariat yang berlaku di Aceh.
Apabila dugaan ini melibatkan aparatur sipil negara, maka konsekuensi yang dihadapi tidak berhenti pada sanksi pidana dan qanun semata, melainkan juga berpotensi melanggar ketentuan disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Aparatur negara diwajibkan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian.
Diduga Kepala BPBD Gayo Lues berinisial MHN terlibat ditangkap terkait Judi online.
Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum pada posisi krusial untuk membuktikan komitmen terhadap prinsip keadilan yang tidak diskriminatif. Penanganan perkara yang transparan, profesional, dan akuntabel menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Keterlambatan atau ketidakjelasan informasi justru berpotensi memperkuat persepsi negatif bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau jabatan.
Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, masyarakat menuntut keberanian aparat untuk mengungkap fakta secara terbuka. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Lebih dari itu, kasus ini menjadi cermin penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas aparatur serta memperkuat sistem pengawasan internal.
Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi yang mengungkap secara detail pihak-pihak yang terlibat.
Namun demikian, desakan publik yang semakin kuat menjadi pengingat bahwa setiap proses hukum harus berpijak pada prinsip keadilan, kepastian, dan keterbukaan.
Dalam konteks ini, ketegasan penegakan hukum tidak hanya penting untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan masyarakat yang tidak boleh dikhianati. [Candri Kardi SE]
