Kutacane | Ketegangan antara lembaga sosial dan aparatur desa kembali mencuat di Kabupaten Aceh Tenggara, setelah seorang oknum Kepala Desa Tading Ni Ulihi, Kecamatan Deleng Pokhisen, dilaporkan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ketua DPC Forum Membangun Desa (Formades) Aceh Tenggara ke Aparat Penegak Hukum (APH). Ketua Umum Formades, Junaidi Farhan, merespon langkah tersebut dengan sinis namun tegas. Ia menyebut tindakan itu sebagai refleksi dari kepanikan dan ketidakpahaman terhadap peran lembaga sosial sebagai elemen pengawasan publik.
Menurut Junaidi, tidak ada yang salah dari sebuah organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, apalagi jika hal itu dilakukan dalam rangka mengawasi penggunaan Dana Desa. Justru, tambahnya, lembaga seperti Formades hadir untuk mengisi ruang partisipasi rakyat dalam memastikan dana publik yang dialirkan ke desa tidak disalahgunakan. Ia menilai, pelaporan ke APH terhadap pengurus Formades merupakan bentuk tindakan reaktif yang menunjukkan bahwa pihak desa tidak siap untuk diawasi dan dikritik secara terbuka.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Formades telah menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan desa, termasuk proyek fisik yang didanai oleh Dana Desa. Semua data itu, katanya, akan dihimpun, diverifikasi, dan bila terbukti, akan segera dilaporkan ke aparat hukum yang berwenang. Menurut Junaidi, Formades bekerja dengan dasar data dan bukti, bukan dengan opini semata. Oleh sebab itu, ia meminta agar semua pihak, termasuk aparatur desa, tidak gegabah dalam mengambil langkah yang justru dapat memperkeruh situasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Junaidi juga menekankan bahwa pelaporan terhadap Ketua DPC Formades hanya akan membuat publik bertanya-tanya, mengapa seseorang yang merasa tidak bersalah justru merasa terganggu dengan proses pengawasan. Baginya, sikap semacam ini memperlihatkan lemahnya pemahaman tentang demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Kepala desa, kata dia, seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, bukan menjadi pihak yang melawan saat dikritisi oleh masyarakat atau lembaga sosial.
Ketum Formades itu juga menyampaikan pesan semangat kepada seluruh jajaran pengurus Formades di Aceh Tenggara dan di daerah lainnya untuk tidak gentar menghadapi tekanan. Ia menyebut bahwa perjuangan mengawal Dana Desa bukanlah tugas yang ringan, namun sangat penting agar pembangunan di desa berjalan adil, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia meminta semua anggota tetap tenang dan fokus pada tugas, serta terus menjalin komunikasi dengan masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan bisa ditelusuri dengan benar.
Ia menambahkan bahwa DPP Formades akan memberikan pendampingan hukum kepada pengurus yang dilaporkan atas dasar kerja pengawasan, karena hal itu bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab sipil dalam menjaga anggaran negara. Jika tindakan semacam ini dibungkam, maka cita-cita transparansi dalam pengelolaan Dana Desa hanya akan menjadi slogan kosong.
Di akhir keterangannya, Junaidi mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan ketidakberesan dalam pelaksanaan anggaran desa. Ia menegaskan, Dana Desa adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan yang tepat sasaran, bukan dalam bentuk proyek fiktif atau mark-up yang hanya menguntungkan segelintir orang. Baginya, pelaporan terhadap Formades tidak akan menghalangi gerakan mereka—justru mempertegas bahwa pengawasan yang dilakukan telah menyentuh saraf sensitif dari sistem yang sedang mereka awasi. (TIM)
